Persoalan Anak

Persoalan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu permasahan yang polemistis sifatnya. Dikatakan demikian karena anak sebagai pelaku tindak pidana sesungguhnya juga merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri. Pemikiran ini berangkat dari asumsi dan pemahaman bahwa pada diri seorang anak terdapat kecenderungan jiwa yang labil. Kecenderungan ini dalam aplikasinya seringkali diwujudkan kedalam perilaku kritis, agresif atau bahkan menunjukkan sikap yang anti sosial, dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, khususnya keluarga dan lingkungan sekitarnya.
Dalam tahapan penegakan hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan sudah diusahakan untuk menghindari pemberian stigma tersangka atau terdakwa bagi anak nakal. Disamping itu, kalaupun hukum pidana tidak dapat lagi dielakkan maka terhadap anak nakal haruslah dipenuhi segala kebutuhan hak-hak anak, seperti pendampingan pengacara, psikolog dan lain-lain yang sifatnya memberikan perlindungan kepada anak nakal dari “ganasnya” penerapan sanksi pidana. Pengklasifikasian kejahatan dan kenakalan dalam konteks hukum pidana pada dasarnya merupakan titik pijak terhadap dua masalah penting dalam hukum pidana, yaitu; perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
Satu hal penting dalam peradilan anak adalah segala aktivitas harus dilakukan atau didasarkan prinsip demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat mengingat tiap perkara pidana yang diputus pengadilan tujuannya demi kepentingan publik. Tetapi, kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Dalam pengadilan anak memang sudah semestinya dikembangkan konsep seperti model famili dalam sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan apalagi anak-anak diperlakukan sebagai anggota keluarga yang tersesat dalam mengarungi kehidupan sehingga penyelesaiannya lebih mengedepankan memberikan kesempatan dan membimbing pelaku kejahatan supaya kembali lagi kepada kehidupan yang sejalan dengan norma masyarakat dan norma hukum.
Implementasi hak tersangka anak dalam proses penangkapan sampai sekarang ini nampaknya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 3/1997 tentang peradilan anak dan KUHAP, kecuali terhadap hak-hak tersangka anak untuk didampingi oleh penasehat hukumnya masih belum dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan implementasi hak tersangka anak dalam proses penahanan juga belum dilaksanakan secara maksimal, ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak, terutama berupa hak intelektual anak, dan penahanan anak tidak hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif dan objektif saja secara umum tetapi pada pertimbangan khusus demi kepentingan anak. Dengan demikian, implementasi hak-hak tersangka anak tersebut dapat dikatakan belum dilaksanakan secara maksimal dalam hal ini terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut yaitu : a) masih terbatasnya SDM dan profesionalisme Aparat penegak hukum; b) masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki; c) tingkat kesadaran hukum masyarakat yang cenderung masih rendah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: